Subyek dan Obyek Hukum

MINGGU 2

Subyek dan Obyek Hukum

1.      Subjek Hukum

Adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak serta kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Subjek hukum terdiri atas dua :

A.       Manusia (natuurlijke person)

Pasal 1 KUH perdata menyatakan bahwa menikmati hak kewarganegaraan tidak bergantung pada hak-hak kenegaraan.

Pasal 2 KUH Perdata bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya dan apabila si anak itu mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.

Sebagai Negara hukum, Negara Indonesia mengakui setiap orang sebagai manusia terhadap undang-undang, artinya bahwa setiap orang diakui sebagai subjek hukum oleh undang-undang.

Pasal 27 UUD 1945 menetapkan setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum serta pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Oleh karena itu dalam hukum dapat dibedakan dari segi perbuatan hukum :

1.      Cakap melakukan perbuatan hukum. Orang dewasa menurut hukum (telah berusia 21 tahun) dan berakal sehat

2.      Tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan pasal 1330 KUH perdata tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian :

-           orang-orang yang belum dewasa

-     orang yang ditaruh dibawah pengampunan, yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk dan  pemboros

-     wanita yang dalam perkawinan/berstatus sebagai istri.

B.      Badan Hukum (rechts Persoon)

Adalah subjek hukum yang dapat bertindak hukum seperti manusia dan sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai hak manusia.

Suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum dengan cara :

a.       Didirikan dengan AKTA notaries

b.      Didaftarkan di kantor panitera pengadilan negeri setempat

c.       Dimintakan pengesahan anggaran dasar kepada Mentri Kehakiman dan HAM

d.      Diumumkan dalam berita Negara

Badan hukum (rechts persoon) dibedakan dalam dua bentuk :

1.      Badan hukum public (public rechts persoon)

Adalah badan hukum yang didirakan berdasarkan hukum public, yang menyangkut kepentingan public, orang banyak dan Negara umumnya.

Contoh : eksekutif, pemerintahan.

2.      Badan hukum privat (privat rechts persoon)

Adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.

Contoh : PT, Koperasi, yayasan, dan badan amal.

2 Objek Hukum

Objek Hukum adalah segala sesuatu yang menjadi objek hubungan hukum. Objek hukum merupakan kepentingan bagi subjek hukum yang dapat bersifat material dan berwujud, dan dapat bersifat imaterial, misalnya objek hak cipta. Hukum benda adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dan objek hukum. Benda yang dimaksud adalah benda bergerak dan tidak bergerak yang terbagi berdasarkan sifat dan tujuan pemakaiannya serta ketentuan undang-undang yang mengaturnya.

A. Objek Hukum Benda Bergerak

Pengertian benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri ataupun dapat dipindahkan. Benda bergerak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

 i.  Benda bergerak karena sifatnya

Contoh : perabot rumah, meja, mobil, motor, komputer, dll

 ii. Benda bergerak karena ketentuan UU
Benda tidak berwujud, yang menurut UU dimasukkan ke dalam kategori benda bergerak .
Contoh : saham, obligasi, cek, tagihan – tagihan, dsb

B. Objek Hukum Benda Tak Bergerak

Pengertian benda tidak bergerak adalah Penyerahan benda tetapi dahulu dilakukan dengan penyerahan secara yuridis. Dalam hal ini untuk menyerahkan suatu benda tidak bergerak dibutuhkan suatu perbuatan hukum lain dalam bentuk akta balik nama. dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

i.      Benda tidak bergerak karena sifatnya
Tidak dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau biasa dikenal dengan benda tetap.

ii.     Benda tidak bergerak karena tujuannya
Tujuan pemakaiannya :Segala apa yang meskipun tidak secara sungguh – sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama
Contoh : mesin – mesin dalam suatu pabrik

iii.    Benda tidak bergerak karena ketentuan UU
Segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tak bergerak.
Contoh : Kapal dengan bobot 20 M Kubik (Pasal 314 KUHPer) meskipun menurut sifatnya dapat dipindahkan
Membedakan benda bergerak dan tidak bergerak sangat penting karena berhubungan dengan 4 hak yaitu : pemilikian, penyerahan, kadaluarsa, dan pembebanan.

3. Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasaan hutang (Hak Jaminan)

Hak kebendaan bersifat pelunasaan piutang (hak jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan. Macam-macam pelunasaan hutang atau hak jaminan dibagi menjadi dua macam antara lain :

a.       Jaminan Umum

Jaminan umum diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata.  Dalam hal ini, benda yang dijadikan pelunasaan jaminan umu apabila telah memenuhi persyaratan antara lain

·         Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang).

·         Benda tersebut dapat dipindahtangankan haknyan kepada pihak lain.

b.      Jaminan Khusus

Dalam jaminan khusus yang merupakannya antara lain bagi pemegang gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia.

·         Gadai

Gadai adalah untuk benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Gadai mempunyai sifat accesior artinya merupakan tambahan dari perjanjian pokok yang dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai debitor itu lalai membayar utangnya kembali.

·         Hipotik

Hipotik mempunyai sifatnya yang sama dengan gadai yakni accesior. Hak hipotik lebih didahulukan pemenuhannya dari piutang yang lain berdasarkan pasal 1133 –n1134 ayat 2 KUH perdata. Mempunyai sifat zaaksgrvolg yaitu hak hipotik yang senatiasa mengikuti bendanya dalam tagihan tangan siapa pun benda tersebut berada .

Sumber            :

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/subjek-hukum-objek-hukum/

http://id.wikipedia.org/wiki/Objek_hukum

http://www.scribd.com/doc/39387565/objek-hukum

http://mrprayzholic.blogspot.com/2011/02/hukum-benda-adalah-hukum-yang-mengatur.html